LANDASAN HUKUM

 

 

Landasan Hukum

Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU menyatakan terdapat 3 jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional: (1) jalur Pendidikan Formal, yaitu berupa satuan pendidikan formal SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, (2) Jalur Pendidikan Nonformal, yaitu pendidikan berstruktur dan berjenjang yang di luar Pendidikan formal berupa program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus-kursus dan pelatihan, dan sebagainya, (3) Jalur Pendidikan Informal, yaitu pendidikan secar mandiri yang diselenggarakan oleh Keluarga maupun lingkungannya. Pelangi Indonesia CyberSchool mulanya adalah suatu komunitas sekolahrumah, berada di jalur pendidikan informal, sejak 2016 memperoleh ijin sebagai PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat), yaitu sebagai satuan pendidikan di jalur nonformal. 

Pasal 12 UU Sisdiknas berbunyi:
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Sisdiknas, antara lain yang penting diketahui adalah perihal penerimaan siswa baru dan pindah antar jalur pendidikan sebagai berikut:

Pasal 73 (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A. (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 81 

(2) Peserta didik jalur nonformal & informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yg sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah: a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 105

(1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk: a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan; b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

(2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan keaksaraan; c. pendidikan kesetaraan; d. pendidikan pemberdayaan perempuan; e. pendidikan kecakapan hidup; f. pendidikan kepemudaan; g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

(6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Legalitas PKBM Pelangi Indinesia CyberSchool

PKBM Pelangi Indonesia Cyberschool telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) nomor P9948635, dan telah terakreditasi untuk Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan. Penyelenggaraan UN dan tandatangan di ijasah dilakukan secara mandiri. Gedung dan lahan seluruhnya milik sendiri di bawah YAYASAN KARTIKA BHAKTI dan keseluruhan warga belajar yang terdaftar 196 siswa ditahun 2019.